Connect with us

Hukum

Hari Senin, Tim Kuasa Hukum KSBSI Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja

Published

on

Aksi buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) saat melakukan aksi demo di Gedung DPR RI, menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Sumber photo: AH
BAGIKAN :

Hari Senin (30/11/20) tim kuasa hukum Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KSBSI) akan sidang perdana, terkait judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, KSBSI sudah mengajukan permohonan/perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK)  dengan nomor register: 103/PUU-XVIII/2020.

Sebagai pemohon satu judicial review adalah Elly Rosita Silaban, kemudian Dedi Hardianto  sebagai pemohon dua. Para pemohon menjelaskan bahwa uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mewakili seluruh anggotanya di Indonesia sebanyak 698.000 orang data terakhir dari buku KSBSI pada Mei 2019. Atau setidak-tidaknya sekitar 386.295 orang hasil data verifikasi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per-Mei 2019.

Harris Manalu Ketua LBH KSBSI menjelaskan sidang perdana Judicial Review UUCipta Kerja ini dilakukan secara virtual oleh MK mulai pukul 11 WIB. Karena itu, KSBSI mengajukan permohonan kepada MK, agar bisa di izinkan proses sidang bisa diadakan lewat streaming melalui media sosial. Dimana, untuk sidang acara pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan melalui daring (online).

“Sejauh ini Tim 11 Kuasa Hukum KSBSI sudah siap melakukan agenda judicial review secara virtual KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur. Konsolidasi dan pembahasan strateginya juga telah kami susun. Jadi tinggal aksi di persidangan saja nanti,” ucapnya.

Dijelaskannya, KSBSI telah merekomendasikan 11 orang pengacara melakukan gugatan formil dan materil UU Cipta Kerja. Sebagai ketua tim hukum, Harris Manalu SH, lalu Parulian Sianturi SH, Saut Pangaribuan SH., MH, Carlos Rajagukguk SH, Abdullah Sani SH, Haris Isbandi SH, Supardi SH, Sutrisna SH, Trisnur Priyanto SH, Tri Pamungkas SH., MH, Irwanto Bakara SH.

Adapun Permohonan pengujian formil Bab IV dan pengujian materil pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 ayat (3), Pasal 61A ayat (1), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 bagian kedua serta Pasal 151, pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A, Bagian kelima Bab IV Undang-Undang No. 11 Republik Indonesia Nomor 6573 atau UU Cipta Kerja.

Baca juga :   Ada Pasal Selundupan di UU Cipta Kerja, Merugikan Pekerja Migran

Kata Harris, materi judicial review yang  disiapkan adalah melakukan gugatan materil, mengenai dampak tekanan mental terhadap pasal UU Cipta Kerja tentang status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan kerja kontrak (outsourcing). Digugatnya pasal ini, karena hasil penelitian di negara-negara Eropa, menyimpulkan bahwa banyak pola hubungan kerja yang bersifat temporer, berdampak terhadap penyakit mental bagi pekerja/buruh. Seperti menimbulkan stres dan depresi.

Termasuk akan menghadirkan saksi ahli dari bidang psikologi hubungan industrial. Berhubung di negara Indonesia masih minim saksi ahli yang memahami masalah ini, maka KSBSI akan memfasilitasi penelitinya dari Eropa. Lewat bantuan jaringan serikat buruh internasional yang dimiliki KSBSI. (AH)


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *