Connect with us

Hukum

Sanksi Skorsing PT BM dan ASN Dinilai Masuk Angin, Somasi Siap Dilayangkan

Published

on

Rinaldo Saragih Ketua Umum Yayasan Rumah Pantau Indonesia. Sumber photo: Ist
BAGIKAN :

DN, Jakarta – Beberapa waktu lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memberikan sanksi skrosing kepada PT Bahrindo Mahdi (BM) dan PT Anugerah Sumber Rezeki (ASN). Dua perusahaan ini terbukti menempatkan puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan tidak sesuai jabatan dan jenis pekerjaan ke Arab Saudi. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja dan tidak memenuhi hak PMI yang seharusnya diterima pada 20 Oktober lalu.

Rinaldo Saragih Ketua Umum Yayasan Rumah Pantau Indonesia mengatakan sanksi skorsing itu terkesan masuk angin. Pasalnya, setelah dia hampir dua bulan dia memantau perkembangannya, tapi tak ada tindakan lebih lanjut dari Kemnaker. Karena itu, pihaknya akan segera memberikan somasi.

Sikap somasi ini dilakukan guna melengkapi administrasi hukum sebagai upaya lewat jalur gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penguasa “Onrechtmatige Overheidsdaad”. Bahwa penempatan PMI yang dilakukan oleh PT BM dan PT ASN sangat erat kaitannya dengan kelalaian.

“Atau pembiaran oleh pemerintah, sehingga bebas melakukan kegiatan bisnis yang melanggar hukum dan masyarakat jadi korban,” jelasnya, kepada para wartawan, Jakarta, Selasa, (08/12/2020).

Sehingga, unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, kesalahan. Serta hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum. Dengan akibat yang ditimbulkan menjadi kerangka struktur gugatan yang sudah lengkap, secara administrasi hukum yang kurang hanya somasi atau peringatan kepada para pihak terkait.

“PMH oleh Penguasa ini dilakukan lintas kementerian dan badan pemerintah. Maka sudah selayaknya somasi ini akan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO yang ada di Jakarta,” tegasnya kepada para wartawan, Selasa, (08/12/2020).

Ia menjelaskan, stakeholder tersebut diantaranya adalah Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Menteri Hukum dan HAM cq. Dirjen Imigrasi sebagai pintu gerbang negara yang mengawasi masyarakat ke luar maupun ke dalam negeri, Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia yang menerbitkan visa, dan Menteri Luar Negeri, dan juga tidak terlepas pihak perusahaan yang memberangkatkan.

Baca juga :   4 Wartawan di Vonis 10 Bulan, PPWI Akan Naik Banding

“Somasi sedang dipersiapkan, direncanakan dalam dua atau tiga hari kedepan sudah terkirim. Kemudian ia mengaku langkah yang diambilnya itu sudah berkordinasi dengan mantan Kabareskrim Komjen Pol. (purn) Susno Duadji,” tutupnya yang juga memegang kuasa dari keluarga korban PT BM dan PT ASR. (Charles)

 


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *