Connect with us

Dialog

Sikap Egois Membuat Posisi Tawar Buruh Lemah

Published

on

BAGIKAN :

DN, Jakarta – Tahun ini merupakan tahun dilema bagi buruh. Dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan yang sudah disahkan, pandemi Covid-19, hadirnya teknologi revolusi industri 4.0, membuat buruh terpuruk. Artinya, semua serikat buruh/pekerja (SB/SP) ikut terkena imbas dan diajak berpikir keras mencari solusinya.

Berdasarkan hasil data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2020,  melaporkan jumlah pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Ditambah lagi, Indonesia akan menyambut Bonus Demografi 2030.

Diprediksi, pada tahun itu, negara ini perekonomiannya salah satu terkuat dikawasan Asia Pasifik. Namun menjadi persoalan, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) negri ini masih tertinggal di kawasan ASEAN. Menyikapi berbagai persoalan itu, derananews.id, mewancarai Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) untuk mencari solusinya. Berikut hasil wawancara dengan beliau di Cipinang Muara, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Bagaimana pendapat Anda mengenai Indonesia yang bersiap memasuki Bonus Demografi 2030?

Saya pikir Bonus Demograsi 2030 merupakan keberuntungan buat negara kita. Banyak pengamat ekonomi juga dalam analisisnya mengatakan Indonesia akan menjadi salah satu negara terkuat perekonomiannya di kawasan Asia Pasifik. Tapi saya khawatir, kalau bonus demografi ini, pemerintah tidak mempersiapkan SDM sejak dini, negara kita akan kalah daya saing dengan masuknya tenaga kerja asing yang nantinya masuk secara leluasa.

Bonus Demografi 2030 ini kan sangat erat kaitannya dengan kemajuan teknologi. Jadi, kalau sebuah bangsa tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, pasti tergilas. Saya mendesak harus segera menyiapkan SDM yang unggul, supaya nanti tidak kalah daya saing.

 Anda menilai, masyarakat kita sudah bisa beradaptasi dengan kehadiran teknologi industri 4.0?

Pendapat pribadi saya, masih ada sebagian masyarakat kita masih phobia (takut) dengan kehadiran teknologi yang pesat ini karena berdampak pada dunia kerja. Padahal beradaptasi itu penting, supaya kita tidak tersisihkan. Kalau saya lihat, pemerintah memang sedang gencar membuat berbagai pelatihan (vokasi) dalam meningkatkan kualitas SDM.

Bahkan beberapa Balai Latihan Kerja (BLK), peralatan pelatihannya telah diperbaharui berbasiskan teknologi digitalisasi, otomatisasi dan robotisasi. Tapi kalau masyarakatnya tidak ikut berpartisipasi, saya pikir bangsa kita sulit berkembang mengejar ketertinggalan daya saing kerja di era globalisasi.

Lalu bagaimana mengatasi rasa phobia itu?

Kita harus berani merubah pola pikir (mindset) dan mulai mengasah ketrampilan kerja mulai sejak dini. Kalau ada program vokasi dari pemerintah untuk meningkatkan SDM harus diambil. Jangan hanya menyalahkan dan mengharapkan uang dari bantuan sosial saja dari pemerintah ditengah pandemi Covid-19. Tapi kalau ada program vokasi justru di cuekin.

Menurut saya, negara maju dan mandiri itu masyarakatnya sudah tidak mau lagi ketergantungan dengan pemerintahnya. Mereka telah lama merubah mindset, terutama soal disiplin dan tantangan. Jadi, kita jangan lagi bermanja-manja ditengah perubahan yang sangat pesat ini.

Saya juga mengkritik, program vokasi yang dijalankan pemerintah beberapa tahun ini belum menyentuh masyarakat. Justru yang lebih mengetahuinya masih dikalangan serikat buruh/pekerja. Oleh sebab itu, dia menyarankan pemerintah harus lebih intens mensosialisasikannya ke akar rumput.

Setelah disahkannya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang penuh kontroversial bagi buruh, apa sikap Anda kedepannya sebagai pimpinan serikat buruh?

Setelah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disahkan, tak hanya berdampak pada buruh. Semua serikat buruh/pekerja pun ikut berdampak, terutama dalam peran membela anggota kami. Nah, disatu sisi, secara pribadi saya menilai bukan tidak mungkin suatu saat undang-undang ini menjadi referensi buruh.

Contohnya, dulu waktu disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, KSBSI termasuk yang menolak. Tapi setelah hadirnya UU Cipta Kerja, justru undang-undang ketenagakerjaan ini menjadi referensi. Saya tegaskan, KSBSI tidak pernah menolak keseluruhan undang-undang ini. Yang kami tolak hanya beberapa pasal berpotensi mendegradasi hak buruh di dunia kerja. Makanya KSBSI sudah melakukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bukankah SB/SP dikecewakan pemerintah dalam pembuatan UU Cipta Kerja?

Memang benar. Sejak awal pembahasan undang-undang ini KSBSI sudah bersikap kritis, karena pemerintah terkesan tidak transparan melibatkan unsur serikat buruh/pekerja. Tapi mau tidak mau, setelah disahkan KSBSI kan harus beradaptasi. Kita tidak boleh arogan menolak UU Cipta Kerja dengan cara pola berpikir yang frontal.

Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah memang risikonya, termasuk dalam UU Cipta Kerja, kami nilai pemerintah lebih memihak kepentingan investasi dengan alasan membuka lapangan kerja. Tapi mengabaikan jaminan masa depan buruh di perusahaan. Jadi, prioritas KSBSI kedepannya lebih fokus memperjuangkan status kerja kontrak, upah sektoral dan perlindungan jaminan sosial. Dari soal hak kesehatan, jaminan pensiun setelah tidak bekerja lagi.

Kembali lagi, saya pikir, kalau kita terus melakukan perlawanan menolak UU Cipta Kerja dengan aksi demo, banyak sia-sianya. Menghabiskan tenaga, energi serta pikiran. Intinya SB/SP tidak boleh mati, dengan hadirnya undang-undang ini. Namun harus bersikap cerdik, membaca arah perubahan zaman.

Lalu apa strategi KSBSI untuk kedepannya?

Seperti yang saya bilang tadi, KSBSI akan merubah pola gerakan. Aksi demo tetap ada, tapi lebih mengedepankan agenda sosial dialog dengan pemerintah dan pengusaha untuk mencari solusi hubungan industrial. Dan kami juga menghindari konflik internal. Jumlah konfederasi dan SB/SP tiap tahun bertambah. Terakhir jumlahnya ada 16 konfederasi serikat buruh. Anehnya minat buruh masuk SB/SP berkurang, lebih banyak terjebak konflik internal yang berkepanjangan.

Masalah ini harus menjadi evaluasi serius, menginga posisi tawar politik SB/SP kian lemah mempengaruhi pemerintah. Buktinya, saat perjuangan menolak UU Cipta Kerja, posisi SB/SP tidak solid. Semuanya bergerak masing-masing, tidak ada solidaritas yang kuat. Padahal kalau bersatu, saya pikir pemerintah akan berpikir panjang mensahkan undang-undang yang mengecewakan buruh ini.

Sebenarnya apa penyebab SB/SP sampai hari ini belum solid?   

Masalahnya sikap arogan masih mendominasi. Bukan masalah prinsip ideologi masing-masing organisasi. Saya pikir sudah waktu semua pemimpin SB/SP saling evaluasi, tidak usah lagi saling menyalahkan. Ada baiknya kita tinggalkan sikap egois demi mewujudkan posisi tawar SB/SP di Indonesia yang disegani. (AH)


BAGIKAN :

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *