Connect with us

Hukum

Ini Poin Judicial Review Formil dan Materil UU Cipta Kerja Milik KSBSI

Published

on

Tim kuasa hukum judicial review UU Cipta Kerja KSBSI berphoto bersama, setelah usai melakukan sidang perdana dengan Mahkamah Konstitusi. Sumber photo:Ist
BAGIKAN :

DN, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) siang tadi, pukul 13.00 WIB, Rabu (16/12/20) resmi mengadakan sidang Daring (online) perdana judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diajukan permohonan dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) tentang gugatan formil dan materil.

Sebagai prinsipal dalam materi judicial review oleh KSBSI adalah Elly Rosita Silaban serta Dedi Hardianto (Presiden dan Sekjen) KSBSI. Sementara, Hakim Majelis Pimpinan Sidang dipimpin Dr. Suhartoyo S.H., M.H, lalu hakim anggota Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., MH dan Dr. Wahiduddin Adams, SH., M.A. Dari kuasa hukum prinsipal dihadiri Harris Manalu, S.H (ketua tim kuasa hukum), Parulian Sianturi, S.H, Sutrisna, S.H, Saut Pangaribuan, S.H., M.H, Abullah Sani, S.H, Harris Isbandi, S.H, Supardi, S.H, Carlos Rajagukguk, S.H, Trisnur Priyanto, S.H, Tri Pamungkas, S.H., M.H, Irwan Ranto Bakkara, S.H.

Alasan Para Pemohon Menguji Formil UU Cipta Kerja Antara Lain Sebagai Berikut:

  1. Dalam pembentukan UU a quo, baik Pemerintah maupun DPR sebagai pembentuk UU aquo tidak melibatkan serikat buruh sebagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara maksimal dan juga tidak bermartabat;
  2. Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 37 Bagian Kedua Bab IV UU Cipta Kerja, dan Pasal 1, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89A Bagian Kelima Bab IV UU Cipta Kerja tidak pernah ada dalam naskah RUU Cipta Lapangan Kerja ataupun RUU Cipta Kerja, dan tidak pernah dibahas oleh Tim Tripartit tanggal 10-23 Juli 2020, dan juga tidak pernah disinggung baik oleh Pemerintah maupun DPR, namun dalam UU Cipta Kerja termuat;
  3. Pembentukan atau pembuatan Undang-undang a quo tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum, dan asas kepastian hukum;
  4. Undang-undang a quo dibuat secara tergesa-gesa yang menimbulkan kontroversial, seperti:
  • Pasal 6 menunjuk Pasal 5 ayat (1) huruf a tapi dalam UU Cipta Kerja tidak ditemukan dimana keberadaan Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam UU Cipta Kerja;
  • Pemerintah masih menghapus dan/atau mengubah norma atau pasal RUU yang sudah disetujui bersama DPR dan Pemerintah;
  • Jumlah halaman naskah RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR bersama Pemerintah menjadi UU Cipta Kerja masih berubah-ubah, ada 995 halaman, ada 1035 halam, ada 812 halaman;
  • Pembahasan dan pengesahan persetujuan bersama DPR dan Pemerintah yang seharusnya sampai tanggal 8 Oktober 2020 dipercepat menjadi tanggal 5 Oktober 2020;
  1. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta di atas, beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi berkenan menguji formil pembentukan UU Cipta Kerja khususnya Bab IV tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Alasan Para Pemohon Menguji Materil UU Cipta Kerja Antara Lain Sebagai Berikut:

  1. Bahwa para Pemohon beranggapan 26 pasal dalam Bagian Kedua dan Bagian Kelima Bab IV UU Cipta Kerja yang mengatur atau terkait dengan pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA), perjanjian kerja lisan, PKWT, alih daya atau outsourcing, PHK dan pesangon, serta buruh migran bertentangan dengan UUD 1945 atas pokok-pokok alasan sebagai berikut:
    • Materi muatan UU Cipta Kerja mengurangi (mendegradasi) bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional para buruh dan serikat buruh dari apa yang sudah diberikan dan dijamin oleh UUD 1945 berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti penghilangan UMSP dan UMSK, PKWT dapat dibuat untuk seusia masa kerja {rata-rata 32 (tiga puluh dua) tahun}, seluruh jenis pekerjaan dan usaha dapat dialihdayakan atau di-outsourcingkan, upah buruh yang bekerja pada perusahaan berskala mikro dan kecil menjadi lebih sedikit dari buruh yang bekerja pada perusahaan berskala sedang dan besar, buruh menjadi takut menjadi anggota dan menjalankan kegiatan serikat buruh, serikat buruh menjadi kesulitan mengorganisir buruh untuk  menjadi anggota dan melakukan kegiatan serikat buruh;
  • Materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan filosofi Pancasila. Landasan filosofi yang termuat dalam konsideran huruf a adalah merupakan perwujudan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Namun dengan membaca dan menyimak batang tubuh UU Cipta Kerja, khususnya Bab IV, dan lebih khusus Pasal 81 (Bagian Kedua), ternyata isi batang tubuh atau pasal-pasal atau norma-norma yang diatur dalam UU Cipta Kerja, khususnya Bab IV, dan lebih khusus Pasal 81 (Bagian Kedua), dari penalaran yang wajar adalah bertentangan dengan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
  • Secara sosiologis materi muatan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat buruh. Landasan sosiologis UU Cipta Kerja sebagaimana termuat dalam bagian menimbang huruf c disebut “untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja”. Namun dengan membaca dan menyimak substansi norma yang di atur dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UU Cipta Kerja, khususnya Bab IV bidang ketenagakerjaan, justru sebaliknya, bukan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh tapi mengurangi dan bahkan menghilangkan jaminan dan perlindungan dan kesejahteraan buruh. Sehingga antara landasan sosiologis dengan substansi dari norma atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja kontradiksi;
  • Secara yuridis materi muatan UU Cipta Kerja tidak menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial, tapi justru justru menambah masalah, yaitu terjadi kekosongan hukum. UU Cipta Kerja Bab IV memerlukan 22 Peraturan Pemerintah, sementara UU Cipta Kerja telah berlaku sejak tanggal 2 November 2020. Lalu pertanyaannya, apa dasar hukum PHK dan berapa besaran pesangon (uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja) pekerja/buruh yang mengalami PHK akibat misalnya memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang tata cara PHK dan pesangon. Begitu juga terhadap syarat-syarat dan hak-hak lainnya yang belum diatur dalam UU Cipta Kerja namun Peraturan Pemerintah yang mengaturnya belum ada;
  • Materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberi mandat kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sejumlah norma dalam tingkat/hirarki Peraturan Pemerintah. Padahal UU Ketenagakerjaan yang setingkat lebih tinggi dari Peraturan Pemeritah sudah mengaturnya dengan jelas dan tegas, dan norma yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dimaksud tidak ada bertentangan dengan UU, termasuk UUD 1945;
  • Materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Hak Asasi Manusia;
  • Materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM) dan Konvensi ILO 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa;
  1. Bahwa adapun 22 pasal Bagian Kedua Bab IV UU Cipta Kerja yang diuji adalah sebagai berikut:
Baca juga :   Ada Pasal Selundupan di UU Cipta Kerja, Merugikan Pekerja Migran

Tentang Tenaga Kerja Asing (TKA)

  • Pasal 42 ayat (3) huruf c;

Pasal 42 ayat (3) huruf c ini tidak mengatur pengertian dan batasan atau kriteria keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up), kunjungan bisnis dan penelitian, sehingga sangat berpotensi disalahgunakan TKA bekerja di Indonesia secara bebas tanpa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) atau ijin dari Pemerintah. Hal itu berdampak lapangan kerja bagi warga negara Indonesia yang sedang mencari pekerjaan akan semakin sempit bahkan tertutup. Norma tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Tentang Perjanjian Kerja Lisan

  • Pasal 57 tentang penghapusan sanksi PKWT yang dibuat tidak tertulis demi hukum menjadi PKWTT atau pekerja tetap;

Penghapusan sanksi tersebut bermakna pengusaha dilegalisasi mengadakan hubungan kerja dengan buruh PKWT secara lisan (tidak tertulis). Dampaknya, awal kerja atau masa kerja, status hubungan kerja, besaran upah pokok dan tunjangan-tunjangan, jabatan buruh tidak diketahui buruh atau ahli warisnya jika dikemudian hari terjadi PHK. Buruh atau ahli waris buruh yang meninggal dunia tidak dapat mengajukan bukti tertulis dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Norma ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Alih Daya atau Outsourcing

  • Pasal 59; dan
  • Pasal 66 tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan alih daya atau outsourcing;

Norma dalam Pasal 59 dan Pasal 66 ini tidak menjamin dan bahkan mengurangi jaminan hak konstitusional setiap buruh untuk mempertahankan dan memperoleh hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; kebebasan, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk membentuk, menjadi anggota dan atau pengurus, dan menjalankan kegiatan serikat buruh yang merupakan hak asasi; dan bahkan dinilai mengambil alih hak milik pribadi buruh dari UU Ketenagakerjaan yang merupakan hak asasi secara sewenang-wenang. Tidak ada jaminan dan kepastian hukum kapan hubungan  kerja buruh yang didasarkan pada PKWT menjadi PKWT. Buruh dapat dikontrak selama 32 tahun (berdasarkan rata-rata lama masa kerja) dan dibuat sebanyak 32 kali (dengan asumsi tiap sekali setahun membuat dan menandatangai PKWT). Pengusaha bebas dan sah menurut hukum menggunakan buruh dari perusahaan penyedia jasa buruh untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi apapun. Pasal 59 dan Pasal 66 ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28 UUD 1945;

  • Pasal 61 ayat (3) tentang pengalihan tanggungjawab perusahaan alih daya lama kepada perusahaan alih daya baru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Norma yang termuat dalam Pasal 61 ayat (3) tidak memberi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, seta tidak dapat menjamin terpenuhinya hak setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, karena norma tersebut berpotensi menghilangkan hak konstitusional buruh berupa masa kerja atau pesangon buruh;
  • Pasal 61A ayat (1) tentang pemberian uang kompensasi kepada buruh berdasarkan PKWT bertentangan dengan Pasal 28I ayat(2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Norma yang termuat dalam Pasal 61A ayat (1) mengandung perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil dalam hubungan kerja, karena norma tersebut hanya memberi uang kompensasi kepada buruh PKWT karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan selesainya suatu pekerjaan tertentu, sedangkan ahli waris buruh yang meninggal dunia tidak mendapat uang kompensasi;
Baca juga :   Anggotanya Ditangkap, GMKI Jambi Sampaikan Mosi Tidak Percaya

    Tentang Pengupahan

  • Pasal 89 menghapus Pasal 89 UU Ketenagakerjaan berdampak UMSP dan UMSK menjadi hilang;
  • Pasal 90B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tentang UMP dan UMK tidak berlaku bagi buruh yang bekerja pada perusahaan berskala mikro dan kecil, serta besar upah pada perusahaan berskala mikro dan kecil hanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh;

Penghapusan Pasal 89 dan penambahan Pasal 90B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta –karena saling terkait- Pasal 88, Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E, Pasal 90 (dihapus), Pasal 90A, Pasal 91 (dihapus), Pasal 92, Pasal 92A, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 97 (dihapus), Pasal 98 Bagian Kedua Bab IV UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Norma pengupahan dalam UU Cipta Kerja tidak menjamin hak setiap buruh atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;  tidak memberi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap buruh; tidak menjamin dan memberi hak kepada setiap buruh untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja pekerja/buruh dengan pengusaha; dan perekonomian Indonesia tidak disusun usaha  bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, serta mengambil alih hak milik priibadi buruh secara sewenang-wenang;

Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon

  • Pasal 154A tidak mengatur rumus besaran pesangon atas 22 alasan PHK;
  • Pasal 156 menghapus hak uang penggantian   perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja;
  • Pasal 161 menghapus besaran pesangon atas alasan buruh melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama;
  • Pasal 162 menghapus hak-hak buruh yang mengundurkan diri;
  • Pasal 163 menghapus besaran pesangon karena penggabungan, perubahan status perusahaan;
  • Pasal 164 menghapus besaran pesangon karena perusahaan tutup dan efisiensi;
  • Pasal 165 menghapus besaran pesangon karena perusahaan pailit;
  • Pasal 166 menghapus besaran pesangon ahli waris karena buruh meninggal dunia;
  • Pasal 167 menghapus besaran pesangon buruh yang pensiun;
  • Pasal 168 menghapus hak-hak buruh yang dikualifikasi mengundurkan diri;
  • Pasal 169 menghapus besaran pesangon atas tuntutan PHK dari buruh;
  • Pasal 170 menghapus sanksi batal demi hukum PHK tanpa prosedur;
  • Pasal 171 menghapus ketentuan daluwarsa mengajukan gugatan; dan
  • Pasal 172 menghapus besaran pesangon buruh yang sakit berkepanjangan;
Baca juga :   Danpuspomad Beberkan Kronologis Kasus Pengeroyokan Dua TNI AD Oleh Klub Moge

Bahwa 14 pasal tentang PHK dan pesangon yang diubah, ditambah dan dihapus tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena 14 pasal tersebut tidak memberi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap hak konstitusional buruh untuk mendapat imbalan yang  layak dalam hubungan kerja, dan 14 pasal tersebut bersifat merampas atau mengambilalih secara sewenang-wenang hak milik pribadi buruh berupa pesangon yang telah diberi, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dalam UU Ketenagakerjaan;

  1. Bahwa adapun 4 pasal Bagian Kelima Bab IV UU Cipta Kerja yang diuji adalah sebagai berikut:
    • Pasal 51;
    • Pasal 53;
    • Pasal 57; dan
    • Pasal 89A

Para Pemohon menilai Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89A berpotensi menjadi norma yang mempermudah dan memperluas  perdagangan manusia (human trafficking),  eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi sejak dari masa rekrutmen hingga kepulangan pekerja migran. Padahal perdagangan manusia, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi sangat bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Karenanya, 4 pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

Petitum

Dalam Pengujian Formil:

  1. Mengabulkan permohonan pengujian formil para Pemohon tersebut;
  2. Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya BAB IV tentang ketenagakerjaan tidak memenuhi ketentuan UU berdasarkan UUD 1945;
  3. Menyatakan BAB IV UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. (Petitum angka 4 ini petitum tambahan):

Menyatakan pasal-pasal UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dan dihapus, dan pasal-pasal UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diubah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;

  1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau setidak-tidaknya,

Dalam Pengujian Materil:

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan seluruh pasal-pasal (73 pasal) Bagian Kedua dan pasal-pasal (5 pasal) Bagian Kelima yang telah disebut dalam bagian dalil di atas;

atau setidak-tidaknya:

22 pasal Bagian Kedua dan 4 pasal Bagian Kelima Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana yang telah disebut dalam bagian dalil di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Menyatakan seluruh pasal-pasal (73 pasal) Bagian Kedua dan pasal-pasal (5 pasal) Bagian Kelima yang telah disebut dalam bagian dalil di atas;

atau setidak-tidaknya:

22 pasal Bagian Kedua dan 4 pasal Bagian Kelima Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana yang telah disebut dalam bagian dalil di atas, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

  1. Menyatakan pasal-pasal UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dan dihapus, dan pasal UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diubah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;
  2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). (AH)

 


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *