Connect with us

Hukum

Wakil Rakyat DPR Belum Serius Mensahkan RUU PKS

Published

on

Ilustrasi perempuan menolak pelecehan dan kekerasan seksual (photo: Pixabay)
BAGIKAN :

DN, Jakarta – Masyarakat dunia baru saja memperingati Hari Perempuan Internasional atau dikenal International Woman Day (IWD), yang diperingati setiap 8 Maret. Pada umumnya, setiap aktivis akan merayakannya untuk mengenang jasa perjuangan perempuan dalam hak kesetaraan gender, seperti melakukan aksi demo turun ke jalan. Namun, ditengah pandemi Covid-19 ini, lebih banyak dirayakan melalui diskusi webinar.

Aktivis perempuan Luviana Ariyanti menyampaikan bahwa memperingati IWD jangan hanya sekadar seremonial. Namun perempuan Indonesia harus ikut mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) untuk disahkan DPR RI.

“RUU PKS sudah beberapa tahun ditunda disahkan karena wakil rakyat di Gedung Parlemen belum ada niat serius menyikapinya. Ditambah lagi, berbagai kasus kekerasan, seperti peristiwa pemerkosaan massal yang terjadi pada tragedi kerusuhan 1998, sampai hari ini pun belum terungkap siapa dalang pelakunya,” dalam acara webinar yang diadakan International Institute for Workers Education (IIWE) beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurutnya ada beberapa alasan RUU PKS wajib untuk disahkan. Diantaranya, kekerasan seksual itu sangat menyerang secara pribadi yang membawa dampak trauma. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan pada 2019, jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun 2018, sebesar 431.471 kasus. atau naik 6 persen.

Kekerasan berbasis gender melalui online juga ikut meningkat. Seperti kasus perempuan yang terjebak jeratan hutan online, maupun kekerasan online yang menggunakan tubuhnya. Termasuk pekerja perempuan rentan kekerasan seksual di lingkungan kerja dan rumah tangga.

“Penyebabnya tak jauh dari lingkaran masalah dan sering masuk perangkap modus penipuan pimpinan perusahaan. Dan pada umumnya korban disuruh diam karena ada relasi kekuasaan di tempat kerja,” terangnya.

Ada juga ada kekerasan yang terjadi di sektor sumber dala alam. Banyak kasus tersebut dilakukan, saat terjadi perebutan dan penguasaan tanah masyarakat yang dilakukan pengusaha nakal. Sehingga, hak-hak perempuan banyak yang sengaja dilecehkan.

Baca juga :   Aktivis 98: Reformasi Birokrasi di Kejagung Jalan Ditempat

“RUU PKS ini juga untuk keberpihakan terhadap kelompok disable. Sebab banyak perempuan disable yang sering menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, bahkan mengalami pemerkosaan. Dan inti memperjuangkan RUU PKS agar disahkan adalah menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan,” tegasnya.

Elly Rosita Silaban mengatakan pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kondisi buruh perempuan. Karena banyak perusahaan terpaksa tutup dan sebagian lagi terjadi pengurangan jam kerja. Sehingga penghasilan mereka setiap bulan mengalami penurunan. Bahkan, berbagai kekerasan dan diskriminasi menimpa perempuan didalam rumah tangga pun semakin meningkat dimasa pandemi ini.

“Namun ditengah krisis global yang sedang terjadi, saya mengajak kaum buruh perempuan tetap optimis dan bisa menghadapi tantangan berat ini, “ ujarnya.

Lugasnya, dia menjelaskan momen perayaan Hari Perempuan Internasional tahun ini seluruh buruh perempuan masih mengalami ketimpangan sosial. Karena itu, KSBSI ikut mendorong program Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang saat ini sedang membuat program keberpihakan perempuan yang terdampak pandemi. Termasuk mendorong pemerintah Indonesia ikut merealisasikan program tersebut.

“KSBSI pun saat ini bersama Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) sedang ikut mengkampanyekan ‘Kontrak Sosial Baru’. Salah satu tujuannya, bagaimana perwakilan pemerintah dan serikat buruh/pekerja bisa duduk bersama untuk menciptakan program perlindungan jaminan sosial yang berpihak pada buruh dan perempuan melalui mekanisme Tripartit,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Emma Liliefna Ketua Komite Kesetaraan Nasional (K2N) KSBSI. Ia menerangkan tujuan disahkannya RUU PKS itu sangat baik untuk keberpihakan berbasis gender di dunia kerja. Namun ia mengingatkan bahwa bahwa ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan berbasis gender di dunia kerja belum direalisasikan pemerintah.

Ratifikasi Konvensi ILO 190 juga mampu memutus rantai kekerasan dan pelecehan seksual berbasis gender. Sebab seorang buruh perempuan juga mempunyai hak yang sama ketika dia berada di dunia kerja. Sesuai dengan semangat Deklarasi Philadelphia yang menegaskan bahwa setiap manusia tidak memandang ras, keyakinan dan jenis kelamin.

Baca juga :   UU Cipta Kerja Masih Diperdebatkan, IKA PDH UNBOR Gelar Webinar

“Lalu berhak mengejar kesejahteraan materi, perkembangan spiritual. Serta kebebasan dan martabat dan jaminan ekonomi, kesempatan yang sama dalam perlindungan pekerja/buruh,” katanya.

Intinya Ratifikasi Konvensi ILO juga mampu melindungi seorang yang sedang mengikuti program pelatihan di perusahaan, tanpa memandang status kontrak kerja. Termasuk bermanfaat bagi siswa magang, pekerja yang habis kontrak dan sukarelawan maupun pelamar kerja. (AH)


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *