Connect with us

Hukum

Aktivis Amphibi Ingatkan KLHK, Terkait Pencabutan 7 Jenis Limbah B3

Published

on

Limbah Batu Bara (Sumber photo: Ist)
BAGIKAN :

DN, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) mengenai Peraturan Pemerintah/PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menuai pro-kontra. Pasalnya, peraturan dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini menyatakan mencabut 7 item  Fly Ash/Bottom Ash (FABA) dari Limbah B3 menjadi limbah Non B3.

Selain Fly Ash/Bottom Ash, Steel Slag, Slag Nikel, Mill Scale, Debu EAF dan PS Ball juga masuk dalam penghapusan limbah B3 dari PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Sehingga mendapat protes keras dari berbagai pihak, dari aktivis lingkungan dan masyarakat.

Rosa Vivien Ratnawati Direktur Jenderal PSLB3 KLHK saat acara media briefing secara daring, pada Jumat (12/3/2021) menyampaikan tidak semua abu batu bara dikeluarkan dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Hanya material FABA yang menjadi limbah non B3 hanya dari proses pembakaran batubara di luar fasilitas stoker boiler dan/atau tungku industry. Diantaranya PLTU yang menggunakan sistem pembakaran pulverized coal (PC) atau chain grate stoker.

“Sedangkan dari fasilitas stoker boiler dan/atau tungku industri, tetap katagori Limbah B3 yaitu Fly Ash kode limbah B409 dan Bottom Ash kode limbah B410,“ jelasnya.

“Walaupun abu batu bara dinyatakan sebagai limbah non B3, tapi penghasil limbah non B3 memiliki kewajiban untuk memenuhi standar. Serta persyaratan teknis yang ditetapkan dan tercantum dalam persetujuan dokumen lingkungan,” jelasnya.

“Di beberapa negara, Amerika Serikat, Jepang, Eropa, bahwa FABA dari PLTU dikategorikan limbah non B3, namun tata cara standar pengelolaan yang perlu diterapkan di Indonesia,” ujarnya.

Dikaji Kembali

Agus Salim Tanjung Ketua Umum Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (Amphibi) mengatakan pihaknya pernah pertama kali mengajukan Steel Slag untuk dikeluarkan dari PP No.101 Tahun 2014 dengan persyaratan lengkap.

Baca juga :   Aktivis 98: Reformasi Birokrasi di Kejagung Jalan Ditempat

“Pada 14 Juni 2017 kami mengajukan surat Permohonan Rekomendasi Uji Pemakaian Slag Steel sebagai Subtitusi Batu Split untuk penguatan Tanah Harbour Stock Yard milik PT. KS di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/3/21).

Ia menjelaskan surat permohonan tersebut ditujukan kepada Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun Kementerian LHK dengan Nomor: lg. 08.00/117/II/Div.HSE/2017 tertanggal 11 Februari 2017 dengan dasar SNI 8378 Tahun 2017 dan kumpulan lampiran kajian ilmiah Steel Slag dari tahun 2007.

“Sayangnya, surat yang kami ajukan tidak mendapat respon,” ungkapnya.

Selain itu Berita Acara Hasil uji Kontruksi Perkuatan Tanah Harbour Stockyard No:02/NSE/PMC/II/2018 menggunakan Steel Slag menghasilkan kwalitas dan kekuatan yang sangat dahsyat. “Kalau digunakan untuk kontruksi dan rooadbase jalan bisa 5 kali lipat dibanding menggunakan batu gunung,“ terang Agus.

Dari hasil kumpulan kajiannya ini, Agus meyakini, acuan data yang digunakan pemerintah melalui Kementerian LHK dalam mengeluarkan kategori limbah B3 jenis Slag Steel dari PP No.101 Tahun 2014 menggunakan data yang pernah diberikannya kepada Kementerian LHK.

Karena itu, dia meminta pencabutan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun perlu dipertimbagkan kembali. Apakah sudah memenuhi kajian. Apakah sudah dipikirkan dampak yang akan terjadi?

Sebab saat ini negara kita sedang membenahi lingkungan hidup dari kerusakan, pencemaran sampah, limbah medis dan lahan kritis. Kalau ditambah lagi dengan masalah limbah B3 siapa yang mau bertanggungjawab.

“Fly Ash/Bottom Ash dan Steel Slag masih banyak kami temukan tidak diolah dan tercecer diberbagai daerah. PP No.101 Tahun 2014 notabene sebagai acuan UU Pidana LH No.32 Tahun 2009 masih dibutuhkan untuk menahan jumlah ceceran limbah tersebut. Bagaimana kalau dicabut, bisa jadi apa negara kita ini,” tandasnya. (AH/red)

Baca juga :   Vonis Terhadap Jerinx Hanya Jeratan Pasal Karet?

Berikut 7 jenis limbah B3 yang dinyatakan tidak berlaku di dalam PP No.101 Thn 2014 diantaranya: B402 Slag Besi/Baja (Steel Slag) Proses peleburan bijih besi, logam besi dan baja. B403 Slag  Nikel (Nickel Slag) Proses peleburan bijih nikel. B406 Mill Scale, Proses peleburan bijih besi, logam besi dan baja. B407 Debu EAF Proses peleburan bijih besi, logam besi dan baja. B408 PS Ball Proses peleburan bijih besi, logam besi dan baja B409 Fly Ash dan B410 Bottom Ash sumber limbah dari proses pembakaran batu bara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker boiler dan/atau tungku industri.

Dijelaskan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 menjadi Limbah Non B3 hanya dengan perubahan Kode Limbah dari B ke A. N101 Slag Besi/Baja (Steel Slag), proses peleburan bijih besi, logam besi dan baja. N102 Slag Nikel (Nickel Slag) Proses peleburan bijih nikel. N103 Mill Scale proses peleburan bijih besi, logam besi dan baja. N104 Debu EAF proses peleburan bijih besi, logam besi dan baja. N105 PS Ball proses peleburan bijih besi, logam besi dan baja. N106 Fly Ash dan N107 Bottom Ash sumber limbah dari proses pembakaran batu bara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker boiler dan/atau tungku industri. ((AH/red)


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *