Connect with us

Opsi

Jokowi Perlu Perlindungan Rakyat

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sumber photo: Facebook Presiden Joko Widodo
BAGIKAN :

DN, Jakarta – Ini soal masa jabatan presiden Indonesia. Sekarang ada segelintir elite politik yang berusaha ingin memperpanjang masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode, dengan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Tentang hal itu, Joko Widodo yang sudah dua kali terpilih menjadi presiden menyatakan tidak bersedia dipilih lagi menjadi presiden.

Respons Jokowi atas upaya sejumlah pihak yang ingin menjadikan dirinya sebagai presiden tiga periode tegas dan mudah dipahami. Menurut Jokowi, hal itu hanya ada dua kemungkinan: ingin menjilat atau menjerumuskan dirinya. Jadi, Jokowi tidak mau dijilat, juga tidak sudi dijerumuskan.

Tujuan segelintir elite politik Indonesia menambah masa jabatan presiden Indonesia dari dua menjadi tiga periode sangat mudah ditebak: ingin tetap berada di lingkaran kekuasan. Sebab, mereka hakulyakin jika Jokowi bersedia ikut Pemilihan Presiden 2024, Jokowi pastilah menang lagi dan mereka berharap dapat menumpang lagi pada gerbong Jokowi.

Memang, konstitusi bukan kitab suci dan oleh karena itu bisa diubah kapan saja sesuai dengan tuntutan zaman. Pengubahan atau amendemen UUD 1945 boleh dilakukan untuk mengantisipasi masa depan. Bisa atau boleh, bukan harus.

Mereka yang menyuarakan perlunya pengubahan UUD 1945 dan menganggap penting adanya penambahan masa jabatan presiden dengan mudah dapat diidentifikasi: para penikmat kekuasaan.

Kita tentu masih ingat peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Soeharto didorong oleh orang-orang terdekatnya yang ikut menikmati kekuasaan untuk terus dan terus menjadi presiden. Soeharto dibisiki: rakyat Indonesia masih menghendaki Bapak memimpin negeri ini. Dan kita sudah sama-sama tahu akhir cerita Soeharto.

Sepeninggal Soeharto, para tokoh bangsa bersepakat membatasi masa jabatan presiden: tidak boleh lebih dari dua periode. Cukup 10 tahun saja. Pada Era Reformasi, dengan konstitusi yang sudah diamendemen, Susilo Bambang Yudhoyono-lah orang pertama yang menjabat presiden dua periode (2004-2009, 2009-2014). Orang kedua yang menjabat presiden dua periode adalah Jokowi (2014-2019, 2019-2024).

Baca juga :   Ya Sudahlah …

Kita sudah sama-sama tahu sikap Jokowi perihal wacana penambahan masa jabatan presiden. Kalimatnya sederhana dan jelas sehingga sama sekali tidak memungkinkan terjadi salah tafsir. Maka, jika kemudian UUD 1945 memang benar-benar kembali diamendemen, termasuk pasal tentang masa jabatan presiden, dan Jokowi ternyata bersedia ikut Pilpres 2024, hanya ada kemungkinan: dia bersedia dijilat atau sudi dijerumuskan.

Kita berharap itu tidak terjadi. ”Hil yang mustahal,” kata Asmuni (Srimulat).  Akan tetapi, tampaknya rakyat perlu melindungi Jokowi dari bisikan-bisikan yang menyesatkan. (Usman Gumanti)


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *