Connect with us

Birokrat

DPR dan Pemerintah Sepakat Bahas RUU IE-CEPA

Published

on

BAGIKAN :

DN, Jakarta – DPR RI Komisi VI bersama Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan (Kemdag) menyetujui Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara European Free Trade Association/EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States/IE-CEPA).

Selanjutnya, RUU IE-CEPA segera dibahas pada sidang paripurna DPR RI, lalu disahkan menjadi Undang-Undang. Dan 9 fraksi di Gedung Parlemen Senayan mendukung penuh dalam penandatanganan naskah RUU IE-CEPA.

Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan (Mendag) mengatakan RUU ini sebagai inisiatif pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan global. Dimana saat ini penuh dengan ketidakpastian.

“Serta tujuannya mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Salah satunya melalui Persetujuan IE-CEPA ini,” ucapnya, dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu di Jakarta.

Kata Mendag, negara-negara EFTA adalah mitra yang ideal karena merupakan pasar berdaya beli tinggi serta memiliki nilai penanaman modal asing yang besar, yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Dan dapat dijadikan pintu masuk bagi perdagangan barang, jasa, penanaman modal di benua Eropa. Serta tujuan ekspor potensial dengan produk-produk yang saling melengkapi.

Salah satu makna simbolis dari Persetujuan IE-CEPA yang perlu digaris bawahi adalah IE-CEPA dapat meningkatkan profil produk minyak kelapa sawit Indonesia secara global.

“Kita akan memastikan standar keberlanjutan untuk Kelapa Sawit Indonesia (ISPO) dapat diterima oleh Swiss dalam kerangka kerja sama yang ada dalam IE-CEPA,” tegas Mendag.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah dalam implementasi IE-CEPA, seperti prinsip mutual respect dan common benefit, peningkatan peranan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peningkatan akses pasar barang/jasa; penanaman modal, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan transfer teknologi.

Baca juga :   Pejabat Struktural dan Fungsional MA Juga Butuh Pengembangan

“Rapat Kerja ini sebuah awal, suatu tonggak baru hubungan ekonomi Indonesia dan EFTA. Fungsi lembaga negara seperti DPR RI dan Pemerintah adalah menjadi fasilitator para pelaku usaha yang menjadi mesin penggerak perekonomian nasional untuk menjalankan persetujuan, ketika sudah disahkan dan berlaku,” tandasnya. (AH)


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *