Connect with us

Nasional

Kementan Dinilai Lepas Tanggung Jawab Terkait Lemahnya Tata Kelola Perunggasan

Published

on

perunggasan anak ayam (Photo: Ist)
BAGIKAN :

DN, Jakarta – Upaya pemerintah mengelola tata niaga perunggasan dirasa belum optimal dan tidak berpihak kepada peternak unggas mandiri.  Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 29 Ayat (5) mengamanatkan, “Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.”

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio mengatakan, selama ini Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai ujung tombak penyelesaian tata kelola unggas hanya sekadar menjalankan tanggung jawab dan tidak serius melindungi peternak rakyat.

Menurut Alvino, seluruh tindakan pemerintah sebagai bentuk pengendalian supply and demand unggas tidak didasarkan pada perlindungan bagi peternak rakyat. Sebagai contoh, harga day old chicken (DOC) per hari ini berkisar di Rp 7.500 dan kalau membeli dari pihak ketiga harganya lebih dari Rp 8.000. Sementara, acuan Permendag No. 7 Tahun 2020  berkisar Rp 5.000 hingga Rp 6.000.

“Kalau harga sesuai dengan acuan, mungkin kami bisa bertahan. Harga DOC saja sudah selisih Rp 2.000. Belum harga-harga lain, seperti pakan, hingga harga jual yang tidak stabil. Gimana kami selalu tidak rugi,” ungkap Alvino didampingi kuasa hukum Hermawanto, SH, MH dan Peternak Ayam Rakyat Kadma Wijaya saat menyerahkan nota keberatan kedua terhadap Kementan di lobi Gedung A Kementan, Jakarta (29/3).

Sebelumnya, Alvino Cs. menyampaikan nota keberatan kesatu kepada Kementan pada Senin, 15 Maret 2021. Alvino secara pribadi dan mewakili ratusan ribu peternak unggas mandiri menilai pemerintah gagal dan membiarkan peternak yang hanya memiliki kontribusi produksi perunggasan nasional 20 persen secara nasional merugi sekira Rp 5,4  triliun sepanjang tahun 2019 dan 2020.

Baca juga :   Kepada Perwakilan TETO Taiwan, Menaker Minta Penjelasan Soal PMI

Ia pun menambahkan, pihaknya akan menempuh langkah ketiga dengan mengadu kepada Presiden  Joko Widodo apabila Kementan tidak merespons permintaan ganti rugi untuk seluruh peternak dan mengubah kebijakan tata kelola unggas yang lebih berpihak kepada peternak unggas mandiri. “Kami akan terus menuntut keadilan dan bukti perlindungan dari Kementan. Jika tidak digubris, kami akan menempuh langkah hukum lebih lanjut.”

Berkaitan dengan itu, Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo menilai persoalan tata kelola unggas sangat kompleks, tidak hanya soal pakan dan DOC, tetapi secara menyeluruh pada pengaturan ekosistemnya.  “Kemendag dan khususnya Kementan lebih bertanggung jawab pada masalah yang terjadi di (bisnis) peternakan ayam dan turunannya,” tandasnya. (AH)


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *