Connect with us

Hukum

Ada 25 Pasal UU Cipta Kerja Yang Siap di Judicial Review Oleh KSBSI

Published

on

BAGIKAN :

Pada Jumat, 6 Oktober 2020, Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) bersama kuasa tim hukum dan perwakilan federasi serikat buruh yang berafiliasi mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat. Kedatangan mereka bertujuan melakukan pendaftaran permohonan judicial review, terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat diwawancarai, Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI mengatakan telah resmi mengantarkan permohonan gugatan judicial review ke MK, terkait UU Cipta Kerja. Dia menjelaskan, bahwa yang melakukan judicial review ini bukan hanya dilakukan KSBSI. Tapi sudah ada serikat pekerja/buruh lainnya yang sama melakukannya.

“Kami memang sengaja agak terlambat mengajukan permohonan judicial review. Karena tim hukum KSBSI benar-benar mempelajari dahulu materi UU Cipta Kerja dengan sangat jeli dan hati-hati. Setelah materinya sudah selesai disusun, baru sekarang diajukan ke MK,” ungkap Elly kepada wartawan.

KSBSI membeberkan, bahwa dalam UU Cipta Kerja ada 21 pasal dan 4 pasal tentang hak pekerja migran. Jadi ada 24 pasal yang akan di judicial review. Dia berharap, dengan langkah KSBSI melakukan judicial review, MK bisa menilai bahwa UU Cipta Kerja yang ditolak mayoritas buruh di Indonesia memang sebuah produk undang-undang yang bermasalah.

“Serta mendegradasi hak-hak buruh di dunia kerja,” ucapnya.

Intinya, berkas permohonan judicial review UU Cipta Kerja itu langsung diterima pihak penerima perkara konstitusi MK dengan tanda terima No. 2048-0/PAN.MK/XI/2020. Adapun materi permohonan judicial judicial review yang akan di uji materi sebanyak 25 pasal. Diantaranya mengajukan permohonan pengujian formil dan materil Bagian Kedua dan Bagian Kelima Bab IV UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga :   Ada Pasal Selundupan di UU Cipta Kerja, Merugikan Pekerja Migran

UU Cipta Kerja dalam Klaster Ketenagakerjaan mengubah, menghapus dan menambah pasal-pasal di 4 (empat) UU, yaitu UU No. 13/2003 tentang Ketenagkerjaan, UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24/2011 tentang BPJS, dan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan PMI.

Terhadap pengubahan, penghapusan dan penambahan pasal-pasal di UU No. 13/2003 (Bagian Kedua, Bab IV, UU Cipta Kerja) kami menguji 21 (dua puluh satu)  pasal, yaitu Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 ayat (3), Pasal 61A ayat (1), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172.

Terhadap pengubahan, penghapusan dan penambahan pasal-pasal di UU No. 18/2017 tentang buruh migran (Bagian Kelima Bab IV) UU Cipta Kerja) kami menguji 4 (empat)  pasal, yaitu Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A. Sehingga jumlah pasal yang bakal di uji sebanyak 25 pasal dari 84 pasal UU Cipta Kerja Bab IV (Klaster Ketenagakerjaan). (AH)


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *