Connect with us

Politik

Pemerintah Menilai, Anies Baswedan Tak Tegas Menangani Covid-19

Published

on

BAGIKAN :

DN, Jakarta – Mahfud MD Menko Polhukam RI mengatakan sepekan ini kondisi Ibukota Jakarta masih status waspada dan telah terjadi peningkatan kasus Covid-19. Bersamaan itu, terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah yang besar.  Dari 10-13 November diwilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya yang dilakukan masyarakat dan dinilai melanggar protokol kesehatan.

Kata Mahfud, pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan saat pernikahan putri Habib Rizieq Shihab serta perayaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di markas Front Perjuangan Islam (FPI) di Petamburan Jakarta Pusat. Dimana, dua acara itu menyebabkan ribuan orang berkumpul, sehingga sangat berpotensi penyebaran Covid-19.

“Pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk meminta penyelenggaraan acara tersebut agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan,” ucap Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Senin (16/11/20).

Dia menegaskan bahwa penegakan protokol kesehatan di Ibukota Jakarta dalam upaya memerangi wabah Covid-19, sebenarnya ada ditangan Gubernur DKI Jakarta. Hal ini sesuai hirarki kewenangan dan peraturan per-undang-undangan. Namun dalam hal ini, Mahfud menilai Anies Baswedan sangat lemah dan tidak bisa bersikap tegas.

Dijelaskan Mahfud, sejak 8 bulan terakhir ini pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat telah bekerja keras dari pikiran dan tenaga dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Karena virus yang mematikan ini telah memakan ribuan korban jiwa.

“Ratusan tenaga kesehatan, baik dokter dan perawat sebagai garda terdepan punsudah banyak meninggal dalam memerangi penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalam memerangi Covid-19 sudah menunjukan hasil positif sejak 8 bulan ini. Kesadaran masyarakat juga sudah mematuhi protokol kesehatan. Bahkan, berdasarkan data diseluruh dunia, Indonesia salah satu negara terbaik dalam menyembuhkan pasien Covid-19.

Baca juga :   Menaker: Saya Akan Libatkan Semua Pihak Pembahasan RPP UU Cipta Kerja

Namun, akibat pelanggaran berkumpulnya ribuan orang di Jakarta dalam sepekan ini, Mahfud mengatakan bisa membuyarkan upaya kerja keras yang dilakukan pemerintah. Orang yang melakukan kerumunan massa dengan mengabaikan protokol kesehatan sangat berpotensi menjadi pembunuh terhadap kelompok rentan.

“Akibat masalah ini, pemerintah mendapat banyak protes dan keluhan dari berbagai kalangan tokoh agama, masyarakat, purnawirawan TNI/Polri, dokter dan relawan serta kelompok masyarakat sipil yang peduli memerangi Covid-19. Karena upaya mereka selama memerangi Covid-19 merasa tidak dihargai,” terangnya.

Lanjut Mahfud, mereka yang menyampaikan protes, bahwa negara tidak boleh kalah terhadap sekelompok orang  yang melakukan pembangkangan dan pelanggaran protokol kesehatan. Dan bisa mengoyak persatuan dan kesatuan negara.

“Pemerintah memperingatkan kepada setiap kepala daerah, pejabat publik, aparat dan masyarakat Indonesia, bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah yang besar,” tegasnya.

Dia juga meminta kepada kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan menjadi contoh kepada seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Indonesia adalah negara demokrasi, setiap warga negara mempunyai hak kebebasan untuk berekspresi, berkumpul dan beraktivitas.

“Tapi jangan lupa, Indonesia juga  negara hukum yang mempunyai hak menindak tegas terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum,” ucapnya.

Kepada aparat keamanan, Mahfud juga meminta agar bertindak secara tegas dalam memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Pemerintah tak segan memberikan sanksi tegas kepada aparat keamanan, apabila tidak mampu melaksanakan protokol kesehatan ditengah masyarakat. Dalam konferensi pers itu, Mahfud MD juga ditemani Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Budi Gunawan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wakapolri Gatot Eddy Pramono, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan Kepala BNPB Doni Monardo. (AH)

Baca juga :   Beberapa Menteri Jokowi-Ma’ruf, Kinerjanya Masih Rendah

BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *