Connect with us

Nasional

Polisi Jangan Salah Strategi Menangkap Kelompok Teroris Ali Kalora

Published

on

Ilustrasi terisris, sumber photo: Pixabay
BAGIKAN :

DN, Jakarta – Neta S Pane Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mendesak kepolisian segera menangkap teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Kelompok teroris ini dikenal kejam melakukan aksinya. Bahkan baru-baru ini membunuh 4 warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan membakar enam rumah serta rumah ibadah gereja.

Sebenarnya kelompok teroris Poso tersebut kecil, hanya sekitar 20 orang. IPW sendiri mendapat informasi,  setelah melakukan pembunuhan, Ali Kalora bersama kelompoknya kembali bersembunyi di hutan lebat Sulteng.

“Sementara aparat polisi yang ditugaskan menghabisi Ali Kolara bersama kelompoknya ini tidak berpengalaman di “medan tempur hutan belantara”,” ujarnya dalam keterangan tertulis, kepada awak media, Kamis (3/12/20).

Lanjutnya, bahwa dalam medan tempur itu  tiga katagori. Diantaranya wilayah hutan, gunung, dan perkotaan. Setiap medan ini juga memilikim karakternya masing-masing. Jadi memang dibutuhkan stamina, strategi strategi, mental serta peralatan dari setiap personil yang ditugaskan.

Dia menilai aparat kepolisian tidak punya pengalaman di Medan hutan, pasti berpikir panjang masuk hutan memburu Ali Kalora cs.  Mereka hanya berada di luar hutan hingga waktu penempatannya di Poso berakhir dan akhirnya pulang ke Jawa.

“Akibatnya, Ali Kalora bersama memang sulit ditangkap. Sejak 2016 mereka bebas berkeliaran menebar teror warga di Sulteng,” ungkapnya.

Karena itu, dia menyarankan agar Mabes Polri perlu mengkonsolidasikan Brimob dan TNI yang memang punya pengalaman di Medan tempur hutan, untuk memburu teroris MTI itu. Densus 88 sendiri pun juga belum berpengalaman tempur diwilayah hutan, hanya ahli menangkap teroris diwilayah perkotaan.

Syarat lain yang harus dipenuhi Mabes Polri adalah biaya operasional harus memadai dan tidak dipotong oknum pimpinan, begitu juga insentif bisa diperoleh utuh untuk ditinggal di rumah, peralatannya dipenuhi agar memadai, dan ada reward yang jelas ketika mereka berhasil menghabisi kelompok MTI.

Baca juga :   Pemerintah Setengah Hati, Terkait Kenaikan Cukai Rokok 12,5 Persen

Misalnya bisa mengikuti pendidikan atau memegang posisi jabatan. “Jangan kosong kosong bae”. Sementara mereka harus menyambung nyawa di hutan. Jika tidak ada jaminan soal keempat hal itu jangan harap Ali Kalora cs bisa “dihabisi”.

Strategi ini harus diperhatikan, sehingga Mabes Polri tidak hanya sekadar “perintah kosong”, sementara mereka melihat teman temannya yang bertugas di belakang meja, di kota kota di Jawa bisa sekolah dan gampang dapat jabatan empuk.

Padahal kasus Sigi sangat jelas menunjukkan kelompok radikal dan garis keras keagamaan yang bersekutu dengan terorisme makin bercokol kuat di Indonesia. Sekecil apapun celah, mereka gunakan untuk membuat teror yang menakutkan masyarakat.

Untuk itu Polri perlu bekerja cepat. Serta membuat strategi taktis menangkap jaringan MTI di hutan maupun di luar hutan Sulteng. Apa yang mereka lakukan di Sigi telah menunjukan sinyal bahwa kelompok radikal terorisme sudah kembali menebar teror ke masyarakat.

Berdasarkan data IPW, simpatisan ormas yang sering melakukan kerumunan massa pernah ada yang terlibat dalam aksi terorisme. Di tahun 2017 jumlah mereka yang ditangkap Polri mencapai 37 orang dari berbagai daerah, mulai dari Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan lainnya.

“Sebagian sempat ditahan LP Gunung Sindu dan  Nusa Kambangan. Nah, diantaranya kini sudah bebas dan sulit dilacak keberadaannya. Jadi aparat polisi perlu mendeteksi keberadaan mereka.

Keterlibatan mereka dalam aksi terorisme mulai dari menyembunyikan buronan terorisme hingga melakukan aksi teror itu sendir. Dikhawatirkan dengan meluasnya aksi aksi kerumunan massa dan gerakan intoleransi belakangan ini, membuat mereka kembali bermanuver aksi teror.

“Jumlah narapidana terorisme yang tersebar di sejumlah lembaga pemasyarakat lebih dari 500 orang. Bagi yang sudah selesai menjalani hukuman dibina pemerintah melalui program deradikalisasi. Namun para mantan napi yang tidak terlacak keberadaannya, perlu diwaspadai. (AH)

Baca juga :   Kementan Dinilai Lepas Tanggung Jawab Terkait Lemahnya Tata Kelola Perunggasan

BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *