Connect with us

Nasional

Menteri Ida Sebut Tiga Manfaat JKP di DPR

Published

on

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (Photo: Ist)
BAGIKAN :

DN, Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan tiga manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada wakil rakyat.

“Pekerja yang menjadi peserta program JKP dan di kemudian hari terkena PHK berhak mendapatkan tiga manfaat, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja,” kata Menteri Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4), di Jakarta.

Menurut dia, manfaat bagi pekerja yang ter-PHK dalam program JKP adalah uang tunai yang rinciannya, 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya. “Ini diberikan paling lama enam bulan.”

Manfaat lainnya adalah akses informasi pasar kerja juga akan diberikan berupa layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan dan dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antarkerja. Manfaat ketiga, pelatihan kerja akan berbentuk pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.

Adapun persyaratan peserta program JKP adalah warga negara Indonesia yang telah diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial sesuai dengan penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM, kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM

“Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun,  dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, baik kapasitasnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT),” tambahnya.

Sumber pembiayaan dari JKP adalah iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen,  dan Jaminan Kematian 0,10 persen. Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar lima juta rupiah.

Baca juga :   BPPTKG: Ada Potensi Guguran Erupsi Merapi ke Arah Lain

Penerima program JKP adalah pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020), pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta  membayar iuran enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK. Namun, hal ini tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia,

Dalam kesempatan itu Menaker juga menjelaskan, kementeriannya  terus mematangkan pelaksanaan  program JKP dengan menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

“Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, Kemnaker telah menyusun regulasi berupa Permenaker, kemudian membangun sistem yang mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan Sistem BPJS Ketenagakerjaan serta integrasi data kepesertaan dengan Kemenko PMK. Kami juga terus melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder terkait,” tandasnya. (AH/red)


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *