Connect with us

Hukum

Soal di PT. Aggiomultimex , FSB GARTEKS KSBSI Catatkan Perselisihan ke Disnakertrans Banten

Published

on

BAGIKAN :

Perselisihan hubungan industrial antara Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri yang berafiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) Tangerang Raya dengan pihak PT. Aggiomultimex International Group berbuntut panjang. Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tangerang dalam upaya proses mediasi belum ada titik terang.

Erwinanto Ketua Bidang Konsolidasi DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya menyampaikan sampai saat ini belum mendapatkan surat anjuran Disnaker Kabupaten Tangerang. Dan akhirnya memicu mosi tidak percaya. Pihaknya menilai, masalah ini menjadi potret buram kinerja mediator, hingga perselisihan selanjutnya dicatatkan ke Provinsi Banten.

“Kami menduga pihak pemerintah tidak berani mengeluarkan surat anjuran dalam menyelesaikan perselisihan. Apalagi dimasa pandemi Covid-19, buruh sangat berharap tidak kehilangan pekerjaan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/4/21).

Selain itu, dia menjelaskan nota pengawas sudah terbit, dimana sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT. Aggiomultimex International Group bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Keputusan Menteri Tenagakerja Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/2004 Tentang Perjanjian Kerta Waktu Tertentu.

“Namun faktanya perusahaan tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak,” ungkapnya.

Dia menilai masalah PHK tersebut menguatkan dugaan perusahaan terkesan arogansi. Tentunya masalah ini sangat disesalkan. Pihaknya berharap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dapat melakukan upaya konkrit membantu mengurangi pengangguran.

“Demi menjaga martabat pemerintah dihadapan buruh dan memanggil Direktur PT. Aggiomultimex International Group yang diduga tidak patuh peraturan perundang-undangan yang ada,” ujarnya.

Baca juga :   PGI Mengutuk Pembantaian 4 Warga di Desa Lemban Tongoa Kabupaten Sigi

Intinya, DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya selama perselisihan industrial, terus membuka ruang dialog. Namun sayangnya, manajemen perusahaan sering mengabaikannya. Dia menegaskan akan tetap menjaga dan membela anggotanya.

“Kami sudah inventarisir persoalan perdata dan pidana kejahatan ketengakerjaan dalam waktu dekat ini. Dan bakal melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan yang terjadi di PT. Aggiomultimex International Group, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 juncto Pasal 88E Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. (AH)


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *