Connect with us

Nasional

Ini Kesepakatan LKS Tripartit Nasional, Mengenai THR Buruh Dimasa Pandemi

Published

on

Ilustrasi uang THR Keagamaan. Photo: Ist
BAGIKAN :

DN, Jakarta – Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional pada Jumat (9/4/21) di Jakarta, melakukan rapat mengenai Tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya THR) tahun 2021. Pertemuan terbatas itu dihadiri perwakilan dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/buruh.

Setelah melakuka kajian dan diskusi yang panjang mengenai pokok-pokok pikiran Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional Nomor 02/PPKBP/TRIPNAS/III/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Tahun 2021, akhirnya forum sidang pleno menyepakati:

  1. Pelaksanaan THR Tahun 2021 sesuai dengan mekanismePermenaker No.06 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
  2. Bagi perusahaan yang terdampak kondisi pandemi Covid-19 sehingga berakibat tidak mampu membayar THR keagamaan tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu melakukan dialog secara Bipartit untuk menyepakati cara dan waktu pembayaran paling lambat Desember 2021.
  3. Perlu pedoman bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu melakukan pembayaran THR keagamaan tahun 2021.

Kesepakatan rekomendasi ini diwakili oleh Myra Maria Hanartani unsur organisasi pengusaha, Haiyani Rumondang, dari perwakilan pemerintah dan Puji Santoso unsur serikat pekerja/buruh.

Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) beberapa waktu lalu memang telah berwacana akan kembali membuat kebijakan Tunjangan (THR) keagamaan tahun 2021. Dia menyampaikan pihaknya sedang melakukan kajian. Serta menampung saran dan masukan dari semua pihak, terkait dampak pandemi terhadap usaha menjelang lebaran dan Idul Fitri tahun ini.

Anwar menerangkan, ketentuan mengenai THR baik terkait perhitungan dan siapa yang berhak mendapatkan THR  diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pada 2020, Menaker menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Waktu itu, Ida Fauziyah mengatakan SE tersebut untuk memastikan pekerja/buruh tetap mendapat haknya dengan tetap memperhatikan kondisi perusahaan.

Baca juga :   Besok, Serikat Buruh HUKATAN KSBSI Gelar Kongres

Sebelumnya, Trisnur Priyanto, Sekjen DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI). Dia mendesak rencana Menaker menerbitkan SE tentang Upah THR tahun 2021, nantinya tidak merugikan buruh.

“Kalau nantinya SE THR ini diterbitkan dan merugikan hak buruh, maka sudah bisa dipastikan kebijakan Menaker lebih memihak pada penguasa. Bukan rakyat kecil,” tandasnya. (AH)


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *