Connect with us

Hukum

MK Gelar Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja Dari Pemohon KSBSI

Published

on

BAGIKAN :

DN, Jakarta – Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi Judicial Review (JR) Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, melalui virtual, Jakarta, Senin (19/4/21). Hakim ketua persidangan dipimpin Suhartoyo,  anggota hakim Wahduuddin Adams  dan Danies Yusmich P Foekh. Sementara yang mengajukan uji materi dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dengan sidang perkara nomor 103/PUU-XVIII/2020.

Materi persidangan yang dilaksanakan adalah membahas perbaikan Pengujian Formil dan Materiil 46 Pasal atau Setidak-tidaknya 26 Pasal  Dalam Bab IV UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi RI oleh KSBSI. Karena itu, Suhartoyo memberik kesempatan kepada tim kuasa hukum KSBSI untuk membacakan materi perbaikan yang diminta hakim MK dari persidangan sebelumnya.

Berikut poko-pokok perbaikan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi RI yang disampaikan kuasa pemohon Harris Manalu, SH dan Parulian Sianturi, S.H:

  1. PERBAIKAN SURAT KUASA

 

  1. Sesuai nasehat Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, sebelumnya pemberi kuasa adalah Ibu Elly Rosita Silaban dan Bapak Dedi Hardianto masing-masing selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, telah KAMI PERBAIKI menjadi badan hukum atau organisasi bernama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia sebagai pemberi kuasa.
  2. Sesuai nasehat Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, dalam surat kuasa sebelumnya hanya 25 (dua puluh lima) pasal yang kami cantumkan. Sekarang KAMI PERBAIKI dengan mencantumkan 54 (lima puluh empat) pasal, yaitu:

Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 61A, Pasal 66, Pasal 88, Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 90A, Pasal 90B, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 92A, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 151, Pasal 151A, Pasal 152, Pasal 154, Pasal 154A, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 157A, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 191A Bagian Kedua, serta Pasal 1, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57 dan Pasal 89A Bagian Kelima,

dan dengan menulis/mencantumkan kalimat:

atau setidak-tidaknya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pasal, yaitu: Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) huruf b, Pasal 61 ayat (3), 61A ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 Bagian Kedua, serta Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A Bagian Kelima Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

  1. PERBAIKAN PERMOHONAN
  1. Perbaikan Perihal

Sesuai nasehat Yang Mulia  Pak Wahiduddin Adams, dari 25 (dua puluh lima) pasal yang kami cantum dalam “Perihal”, kami perbaiki menjadi 54 (lima puluh empat) pasal, dan dengan menulis/mencantumkan kalimat “atau setidak-tidaknya 27 (dua puluh tujuh) pasal;

  1. Perbaikan Pemohon

Sesuai nasehat dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, Pak Daniel Yusmic P. Foekh dan Pak Wahiduddin Adams, dalam permohonan terdahulu pada halaman 1 dan 2 kami sebut Ibu Elly Rosita Silaban sebagai Pemohon I dan Pak Dedi Hardianto sebagai Pemohon II. Dalam perbaikan permohonan ini, pada halaman 1 dan 2, kami perbaiki menjadi HANYA PEMOHON. Tidak ada lagi Pemohon I dan Pemohon II. Dalam perbaikan ini Pemohon adalah KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, DISINGKAT KSBSI, sebagai badan hukum atau organisasi.

  1. Perbaikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sesuai nasehat dari Yang Mulia Pak Daniel Yusmic P. Foekh, perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebelumnya hanya kami sebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada halaman 2 dan 3 perbaikan permohonan ini kami perbaiki dengan menambahkan 2 (dua) Undang-undang yang mengubahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5493), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554);

  1. Perbaikan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
Baca juga :   KSBSI Matangkan Strategi Judicial Review UU Cipta Kerja

Sesuai dengan nasehat Yang Mulia Pak Suhartoyo, dan Pak Wahiduddin Adams, dalam halaman 4 dan 5, pada angka 6 dan angka 7, kerugian konstitusional Pemohon telah kami lebih perinci lagi sebagai berikut:

  1. hak kesamaan kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan,“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”; dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;
  2. hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”;
  3. hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran/pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan  berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan  sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” dan Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”;
  4. hak memperjuangkan hak secara kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”;
  5. hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak bagi kemanusiaan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”; dan Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”;
  6. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

     “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;

  1. hak atas atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”;
  2. hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;
  3. hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”;
  4. dan dengan berlakunya UU Cipta Kerja, baik langsung maupun tidak langsung, merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, yaitu para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang diatur dalam UUD 1945, antara lain pengurangan upah, penghapusan lama kontrak atau hubungan kerja dalam pola Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, selanjutnya disebut PKWT, perluasan alih daya atau outsourcing, pengurangan pesangon, ketakutan pekerja/buruh menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan/atau menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh;
  5. Perbaikan Alasan Pengujian Formil
    • Sesuai nasehat Yang Mulia Pak Daniel Yusmic P. Foekh, pada halaman 9 angka 15 perbaikan permohonan ini, kami telah memperbaiki atau menambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
    • Sesuai nasehat dari Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, dalam halaman 9 dan 10 angka 13, 15, 16, 17, dan 19 perbaikan permohonan ini kami telah memperbaiki atau menambahkan ketentuan-ketentuan yang disimpangi atau tidak dipenuhi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, yaitu antara lain:
  6. Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO No. 144/1976 tentang Konsultasi Tripartit (untuk mempromosikan pelaksanaan standar perburuhan internasional) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2006, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini berkewajiban menjalankan prosedur-prosedur untuk memastikan konsultasi-konsultasi yang efektif sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional yang dijabarkan dalam Pasal 5 ayat 1, di bawah, antara wakil-wakil pemerintah, pengusaha, dan pekerja”;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengatur bahwa pembentukan atau pembuatan Undang-undang haruslah memenuhi asas-asas, yang setidak-tidaknya: 1. asas kejelasan rumusan; 2. asas keterbukaan; 3. asas pengayoman; 4. asas kemanusiaan; 5. asas keadilan; 6. asas kesamaan kedudukan dalam hukum; dan 7. asas kepastian hukum;
Baca juga :   Pasca Edhy Prabowo Tertangkap, Kementerian KKP Terbitkan SE

Serta Pasal 88 yang menyatakan: “

  • Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
  • Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.”; dan

Pasal 96 yang menyatakan, “

  • Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  • Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  1. rapat dengar pendapat umum;
  2. kunjungan kerja;
  3. sosialisasi; dan/atau
  4. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
  • Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
  • Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”;
  1. Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas;
    • Dan atas nasehat dari Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, dalam perbaikan permohonan ini kami telah menghapus kata-kata atau kalimat yang dianggap tidak perlu, seperti frasa “listrik mati”, atau heading “lucu”;
  1. Perbaikan Alasan Pengujian Materiil
    • Sesuai nasehat Yang Mulia Pak Suhartoyo, dalam perbaikan permohonan ini pada halaman 10 s/d 65, kami telah memperbaiki permohonan ini dengan utuh mengutip bunyi norma setiap pasal, baik dalam posita maupun dalam petitum. Karena pengutipan itu, jumlah halaman perbaikan permohonan ini bertambah dari 77 halaman menjadi 94 halaman;
    • Sesuai nasehat Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams dan Pak Daniel Yusmic P. Foekh yang menyampaikan dalil sedikit tapi petitum banyak, dalam perbaikan permohonan ini pada halaman 10 s/d 65 dan halaman 65 s/d 93, kami telah memperbaiki permohonan ini dengan mensinkronkan antara jumlah pasal-pasal dalam bagian posita dengan jumlah pasal-pasal dalam bagian petitum;
  1. Perbaikan Petitum
    • Sesuai nasehat Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Wahiduddin Adams, dalam perbaikan permohonan ini pada halaman 65 s/d 66, kami telah memperbaiki petitum dalam pengujian formil sebelumnya angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya hanya meminta pembentukan Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perbaikan permohonan ini petitum angka 2 dan angka 3 kami perbaiki menjadi sebagai berikut:
  2. petitum angka 2:
Baca juga :   Vonis Terhadap Jerinx Hanya Jeratan Pasal Karet?

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;”

  1. petitum angka 3:

“Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”;

  • Sesuai nasehat Yang Mulia Pak Suhartoyo, dalam perbaikan petitum materiil permohonan ini pada halaman 66 s/d 93, kami telah memperbaiki petitum materiil sebelumnya pada angka 2 dan angka 3 dengan memisah petitum “Menyatakan Pasal …sekian-sekian Bagian Kedua dan Bagian Kelima Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dengan petitum “Menyatakan Pasal …sekian-sekian Bagian Kedua dan Bagian Kelima Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, menjadi satu petitum dengan teknis penulisan sebagai berikut: misalnya petitum materiil angka 2.1 pada halaman 66, “Menyatakan Pasal 42 Bagian Kedua Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”;
  • Kemudian atas nasehat Yang Mulia Pak Suhartoyo, petitum materiil angka 4 yang berbunyi pada pokoknya: “Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dan dihapus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru”, kami hapus dalam perbaikan permohonan ini;
  • PENAMBAHAN ALAT BUKTI

Yang Mulia, dalam perbaikan permohonan ini kami juga menambah alat bukti sebanyak 10 bukti yang diberi kode/tanda P-31 sd P-40, yaitu:

  1. Bukti P-31 berupa Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  2. Bukti P-32 berupa Fotokopi Data Base Keanggotaan KSBSI Per-tanggal 29 Januari 2020;
  3. Bukti P-33 berupa Fotokopi Hasil Verifikasi Keanggotaan KSBSI oleh Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Per-tanggal 13 Mei 2019;
  4. Bukti P-34 berupa Fotokopi bahan slide narasumber dari Pemerintah tentang “Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja”;
  5. Bukti P-35 berupa Fotokopi berita serikat pekerja/serikat buruh melakukan protes, bahkan walk-out  dari ruangan sosialisasi;
  6. Bukt P-36 berupa Fotokopi daftar nama lembaga dan orang dan jumlah Tim Tripartit dalam pembahasan pasal-pasal RUU Cipta Kerja;
  7. Bukti P-37 berupa Fotokopi usulan Presidium (6 serikat pekerja/serikat buruh) kepada Ketua DPR, Ketua Baleg DPR dan fraksi-fraksi di DPR;
  8. Bukti P-38 berupa Fotokopi Notulensi Pertemuan Tim Tripartit topik “Tenaga Kerja Asing”;
  9. Bukti P-39 berupa Fotokopi Konvensi ILO Nomor 131 Tahun 1970 tentang Penetapan Upah Minimum;
  10. Bukti P-40 berupa Softcopy (Flashdisk) yang berisi:
  11. Naskah Akademis RUU Cipta Kerja (Bab IV, halaman 1190-1270 dari 1981 halaman);
  12. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun … Tentang Cipta Kerja (Bab IV, halaman 554 – 582 dari 1030 halaman);

Demikian perbaikan permohonan ini kami ajukan.Terima kasih. Kuasa Pemohon: Harris Manalu, S.H, Parulian Sianturi, S.H, Sutrisna, S.H, Saut Pangaribuan, S.H., M.H, Abdullah Sani, S.H, Haris Isbandi, S.H, Supardi, S.H, Carlos Rajagukguk, S.H, Trisnur Prianto, S.H, Tri Pamungkas, S.H., M.H, Irwan Ranto Bakkara, S.H.

Setelah pembacaan perbaikan uji materi selesai dibaca,Suhartoyo mengatakan MK akan kembali mempelajari perbaikan uji materi yang disampaikan serta penambahan alat bukti.”Keputusan perbaikan akan diputuskan di rapat pleno MK dalam waktu dekat ini dan segera dikabarkan secepatnya,” tandasnya. (AH)

 


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *