Connect with us

Nasional

Alasan Kemenkop dan UKM Sarankan PPKL Miliki Sertifikat Kompetensi

Published

on

Ahmad Zabadi Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM. Photo: Ist
BAGIKAN :

DN, Bogor – Kementerian Koperasi dan UKM mendorong  Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) untuk memiliki sertifikat kompetensi. Pasalnya,  tantangan  yang dihadapi koperasi ke depan lebih kompleks. Jadi sangat dibutuhkan pendamping yang profesional dan bisa mengikuti tuntutan perkembangan jaman khususnya  dalam bidang perekonomian.

Hal ini disampaikan Ahmad Zabadi Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM hal itu dalam pelatihan PPKL di Hotel Royal Padjajaran, Bogor Jawa Barat, Selasa kemarin (27/4). Dia menilai di era ini memang dituntut lebih professional.

“Karena PPKL adalah tenaga pendamping yang dituntut profesionalisme untuk melakukan pendampingan, penyuluhan, pendataan, serta dapat memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi,” tegasnya.

Deputi Zabadi juga meminta PPKL untuk melakukan indentifikasi dan profiling koperasi-koperasi terutama sektor ril di wilayahnya diusulkan untuk calon koperasi modern dengan memperhatikan parameter dan kriteria koperasi modern.

Kriteria dan parameter itu antara lain meliputi, daftar anggota berbasis elektonik, rekruitmen anggota secara digital, manajemen profesional, RAT Online, orientasi usaha berbasis bisnis (hulu-hilir), pelayanan anggota secara digital, memiliki website, inklusif terhadap perkembangan usaha, standarisasi akuntansi yang transparan dan akuntabel.

‘Perlu di garisbawahi bahwa Deputi Perkoperasian diberikan tugas dan menjadi indikator kinerja utama yakni: terwujudnya 100 koperasi modern untuk tahun 2021,’ ” tegasnya.

Melalui pelatihan ini pula, Deputi Zabadi meminta kepada PPKL untuk mengikuti pelatihan dan uji kompetensi, karena dengan sertifikat keahlian yang mereka miliki tersebut PPKL mempunyai nilai plus sebagai pendamping.

Lebih lanjut Deputi Zabadi juga menyinggung tentang pengembangan koperasi dimana koperasi multi pihak saat ini sedang dipersiapkan regulasinya.  Setelah itu,  tugas yang lebih besar lagi adalah bagaimana perusahaan koperasi untuk dapat melakukan spin-off untuk mengembangkan koperasi dengan multi bisnis dengan tetap berbadan hukum koperasi.

Baca juga :   Muchtar Pakpahan, Tokoh Gerakan Buruh Indonesia Meninggal Dunia

“Dan pada akhirnya juga menampilkan wajah koperasi modern yang memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh anggotanya, dan juga melakukan merger/amalgamasi bagi koperasi-koperasi yang skalanya kecil agar menjadi lebih kuat” ujar Deputi Zabadi. Selain itu juga pentingnya  posisioning PKKL dalam berkontribusi merealisasikan koperasi modern di wilayahnya.

Pada kesempatan tersebut turut mendampingi Asdep Pengembangan SDM dan Jabatan Fungsional-Nasrun, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor-Samson Purba, dan Kabid. Pengembangan Jabatan Fungsional Siti Aedah. (Agus)


BAGIKAN :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *